Tampak dihadiri Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran kader Pemuda Pancasila dalam mengevaluasi sistem bernegara saat ini.
Dan menjadi saat yang tepat untuk meninjau kembali sistem demokrasi yang telah ada.
Praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini sudah jauh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa dan negara.
“ Maka dari itu, pada kesempatan ini saya menegaskan dan mengingatkan bahwa tugas utama Pemuda Pancasila saat ini yakni menjaga ideologi Pancasila agar tetap menjadi nafas dan jalan kehidupan bangsa dan negara ini,”
Sejak bangsa ini menggulirkan reformasi, sejak saat itu pula Pancasila semakin ditinggalkan. Hal itu terjadi ketika dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002.
Berdasarkan hasil kajian ilmiah berbasis akademik yang dilakukan Profesor Kaelan dari Universitas Gadjah Mada, disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 1999 hingga 2002, telah mengubah 95 persen isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Hal itu menyebabkan konstitusi hasil perubahan di era reformasi itu telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Bahkan, konstitusi Indonesia saat ini justru menjabarkan ideologi lain, yaitu individualisme dan liberalisme. Pemuda Pancasila harus tahu ini,”
Demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah adalah adanya keterwakilan rakyat sebagai wujud kedaulatan, digantikan dengan kedaulatan partai politik. Sementara ekonomi dengan mazhab pemerataan dan kesejahteraan juga telah digantikan menjadi ekonomi pertumbuhan. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin tinggi, antara si kaya dan si miskin,
Persoalan fundamental tersebut harus menjadi perhatian semua komponen bangsa, terutama kader Pemuda Pancasila untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara yang saat ini kita terapkan dan jalankan, ” tutur LaNyalla.
LaNyalla menyebut memerlukan kerja sama, semangat perjuangan dan sumbangsih positif serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali.
Kedaulatan rakyat memiliki tolok ukur yang jelas dalam hal saluran dalam mekanisme ketatanegaraan kita. Berangkat dari paparan di atas, gagasan untuk mengembalikan negara ini kepada sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa harus digaungkan untuk menjadi kesadaran kolektif bangsa.
DPD RI juga tengah mendorong lahirnya konsensus nasional melalui kesadaran kolektif bangsa, bahwa kita harus kembali menerapkan sistem bernegara dan sistem ekonomi yang dirumuskan para pendiri bangsa.
“Kader Pemuda Pancasila harus menyuarakan hal ini. Harus menjelaskan kepada semua stakeholder bangsa. Sampaikan kepada rakyat. Sampaikan di lingkungan saudara masing-masing. Jelaskan secara gamblang dengan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat,” tegas LaNyalla.
LaNyalla juga meminta kader Pemuda Pancasila untuk mempelajari dengan seksama dan utuh Proposal Kenegaraan yang disampaikan oleh DPD RI. Sehingga negara tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era orde lama dan orde baru.
Pada kesempatan selanjutnya telah hadir juga Bidang P2W Jawa-Bali-NTB MPN Pemuda Pancasila, Muhammad Aulia Akbar, Wali Kota Surabaya yang diwakili Bakesbangpol Agus Setyoko, Ketua DPRD Kota Surabaya yang diwakili oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, jajaran Forkopimda Kota Surabaya, jajaran Pengurus MPW PP Jatim, jajaran Pengurus MPC Pemuda Pancasila Surabaya, Pengurus PAC se-Kota Surabaya dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Acara ini dihadiri oleh ratusan kader Pemuda Pancasila yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka berdiskusi, bertukar ide, dan menyusun strategi untuk menguatkan peran Pemuda Pancasila dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Musyawarah Cabang ke-IX Pemuda Pancasila Kota Surabaya ini menunjukkan semangat dan komitmen kuat dalam memperkuat gerakan pemuda dan membangun masyarakat urban yang lebih berkeadilan, demokratis, dan bermartabat
(Mtsr)
